PRODUCT BASE BUDGET SYSTEM (PBBS) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DESA WISATA BERBASIS BLUE EKONOMI
Abstract
Anggaran merupakan instrumen keuangan utama dalam mendukung program-program pemerintah untuk mengentas kemiskinan. Anggaran Dana Desa merupakan stimulus anggaran yang diberikan  pemerintah  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  desa, dengan asumsi percepatan pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Karena pentingnya anggaran, maka perlu adanya strategi anggaran yang jelas untuk dapat merealisasikan tujuan pemerintah. Strategi anggaran yang digunakan adalah Product Base Budget System (PBBS) dimana fokus pemerintah dalam mengembangkan desa wisata harus didukung pendung dalam program anggaran desa berbasis produk. Desa yang terletak di pesisir pantai harus mengetahui kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh desanya untuk dapat dikembangkan. Kepala desa harus menuangkan hal tersebut dalam bentuk strategi anggaran. Banyak potensi desa yang dapat dikembangkan seperti blue ekonomi. Dimana pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dapat digunakan untuk menjadi UMKM Desa. Namun diperlukan dukungan anggaran desa untuk merealisasikannya. Desa wisata merupakan wadah baru bagi desa untuk dapat mengeksplor keunikan desa kepada pihak eksternal. Hal ini tentunya menjadi motivasi bagi setiap desa untuk menunjukkan karakteristik desa. Setiap desa tentunya mempunyai keunikan tersendiri begitupula dengan Aceh, banyak desa yang letaknya di pesisir pantai dan berpotensi dalam pengembangan blue ekonomi. Masalah  yang terjadi  selama ini adalah kemalasan anggaran.  Artinya  aggaran  yang terealisasi manfaatnya belum maksimal, dan rencana anggaran yang dibuat masih sangat monoton  disetiap tahunnya.  Masalah  selanjutnya  yang terjadi  adalah  tidak  ada  strategi anggaran desa yang jelas dalam mendukung program pemerintah seperti desa wisata, baik dalam bentuk UMKM desa maupun pemanfaatan blue ekonomi. Prioritas dana desa digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Keywords: Strategi Anggaran, Dana Desa, Desa Wisata, Blue Ekonomi
The budget is the main financial instrument in supporting government programs to reduce poverty. The Village Fund is a stimulus budget provided by the government to increase the economic growth of rural communities, with the assumption of accelerating economic growth in rural areas. Due to the weakness of the budget, it is necessary to have a clear budget strategy to be able to realize the government's goals. The budget strategy used is the Product Base Budget System (PBBS) in which the government's focus on developing tourism villages must be supported by a product-based village budget program. Villages located on the coast must know the strengths and weaknesses of their village to be developed. The village head must draw this in the form of a budget strategy. There are many village potentials can be developed such as the blue economy. Where the utilization of marine natural resources can be used to become Micro, small, and medium enterprises Villages. However, village support is needed to make it happen. Tourism villages are a new forum for villages to be able to explore the uniqueness of the village to external parties. This is certainly a motivation for each village to show village characteristics. Each village has its uniqueness and so does Aceh, many villages are located on the coast and have the potential to develop a blue economy. The problem that has occurred so far is budget laziness. This means that the realized benefits of the budget are not maximized, and the budget plans that are made are still very monotonous every year. The next problem that occurs is the absence of a clear village budget strategy to support government programs such as tourism villages, both in the form of MSME villages and the utilization of the blue economy. Village funds are prioritized for village development and village community empowerment.
Keywords: Budget Strategy, Village Fund, Tourism Village, Blue Economy
Full Text:
PDFReferences
Asni, F dkk. (2013). The Management of the Village Fund Allocation as an Instrument Towards Economic Independence Village (Case Studies in 2 Villages in Siak Regency, Province Riau). Journal of Business and Management, 10(4), 01-09.
Astawa, P., Triyuni, N. N. & Santosa, I.D.M. (2017). Sustainable Tourism and Harmanious Culture: a Case Study of Cultic Model at Villafe Tourism. Journal of Physics, 1-9. doi:10.1088/1742-6596/953/1/012057.
Badri, M. (2016). Pembangunan pedesaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (studi pada gerakan desa membangun). Jurnal Dakwah Risalah, 27(2), 62-73.
bps.go.id diakses 23 Januari 2022.
Ervianto, W. I. (2018). Studi Pendekatan Ekonomi Biru Untuk Infrastruktur Di Indonesia. Prosiding Semnastek.
Febriantoro, D., & Suaidah, S. (2021). Perancangan Sistem Informasi Desa pada Kecamatan Sendang Agung Menggunakan Extreme Programming. Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak, 2(2), 230-238.
Fitri, R., Asyikin, A. N., & Nugroho, A. S. B. (2017). Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk Menuju Tata Kelola Desa Yang Baik (Good Governance) Berbasis Tik. POSITIF: Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi, 3(2), 99-105.
Ghalidza, N. M. B. (2020). Konsep Blue Economy terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 22(1), 27-31.
Hakim, M. F. (2013). Blue economy daerah pesisir berbasis kelautan dan perikanan. Economics Development Analysis Journal, 2(2), 1-7.
Handayani, A. P. & Badrudin, R. (2019). Evaluation of Village Fund Allocation on
Indonesia. Journal of Accounting and Investment, 20(3), 283-295.
Latupapua, C. V., Hiariey, H., Atamimi, R., Latuihamallo, J., & Latuconsina, Z. (2022). Edukasi Masyarakat Negeri Sawai; Optimalisasi Potensi Usaha di Desa Wisata Berbasis Ekonomi Biru. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(2), 13-19.
Mautner, H. (2011). it takes a village. Economic Development Journal, 10(4), 37.
Mukhsin, M. (2020). Peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi Menerapkan Sistem Informasi Desa dalam Publikasi Informasi Desa di Era Globalisasi. Teknokom, 3(1), 7-15.
Mursyidin dkk. (2019). The Effectiveness of Village Budget Used for Village’s Development. Opcion, 35(19), 1158-1174).
Nurwati N. (2008). Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. Jurnal Kependudukan Padjajaran, 1(10), 1-11.
Pimpalkhute, P.U. (2021). Carbon Budget Tagging (CBT) Is Carbon Budget as Evaluation Framework the Solution?, Eco Endeavourers Network.
Purnomo, S., Rahayu, E. & Riani, L. (2020). Empowerment Model for Sustainable TourismVillage in an Emerging Country. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(2),261-270. oi:10.13106/jafeb.2020.vol7.no2.261.9.
Rini, A. D., Burhan, S. Y., Agusalim, L., Panjaitan, M., Purwandaya, B., Abdullah, Z., & Pasaribu, B. (2022). Pemberdayaan Kaum Perempuan dalam Pengembangan Model Bisnis Berbasis Ekonomi Biru. Jurnal KARINOV, 5(1), 70-74.
Saksono, H. (2013). Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas. Jurnal Bina Praja, 5(1), 1-12.
Saputro, F., Irianto, B. S., & Herwiyanti, E. (2016). Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Anggaran Sektor Publik. SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business, 1(2), 21-39.
Sumenge, A. S. (2013). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(3).
Suprihardjo, R. D. (2014). Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamengkasan. Jurnal Teknik Pomits, 3(2), c245-c249.
Susilowati S. H,. (2010). Pendekatan Skala Ekivalensi untuk Mengukur Kemiskinan. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 2(28), 91-105.
Undang-Undang No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Warsono, H., & Ruksamin, D. (2014). The obstacles of implementation of village allocation fund program in the North Konawe Southeast Sulawesi. J. Mgmt. & Sustainability, 4, 175.
DOI: https://doi.org/10.33143/jecs.v8i2.2666
Refbacks
- There are currently no refbacks.

