IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS KE JABATAN FUNGSIONAL (STUDI KASUS DI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini menganalisis mengenai implementasi pengalihan jabatan administrator dan pengawas ke jabatan fungsional melalui kebijakan penyetaraan, hal ini merupakan salah satu sumber penting dalam pengembangan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Islam Negeri Banda Aceh yang lebih profesional. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan telaah peraturan perundang-undangan dan observasi.  Secara khusus, melalui riset ini diharapkan dapat mengungkapkan mekanisme secara berkesinambungan proses sinkronisasi tata kelola dan distribusi jabatan fungsional sesuai dengan kompetensinya. Penyetaraan jabatan merupakan tindak lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.  Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan Pegawai Negeri Sipil kepada masyarakat. Pola penyetaraan ini dinilai sebagai salah satu bentuk pengisian jabatan fungsional yang strategis agar dapat menghasilkan mobilitas pegawai baik secara vertikal dan horizontal berdasarkan kualifikasi dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam implementasi kebijakan tentang penyetaraan yang dilakukan pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dimana penyetaraan dilakukan terlebih dahulu sebelum perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), hal ini memberi dampak masalah dan tantangan tersendiri terutama terkait dengan pengembangan karir jabatan fungsional hasil dari penyetaraan jabatan administrasi baik dari administator ataupun pengawas. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis atas implementasi kebijakan penyetaraan jabatan administator dan pengawas tersebut yang bertujuan agar dapat dilihat kondisi riil pelaksanaan dari kebijakan penyetaraan jabatan itu sendiri, sehingga dapat menjadi masukan kepada pemangku kepentingan terkait dalam pengambilan kebijakan untuk pengelolaan, perencanaan kompetensi dan kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam jabaan fungsional hasil penyetaraan yang lebih profesional.

Kata Kunci: implemetasi, penyetaraan, administrator, pengawas, jabatan fungsional

The objective of this study was to examine the process of transition from an administrative job, which is a structural position, to a supervisory one, which is a functional position; It is an important issue to develop civil servants more professionally at the State Islamic University Ar-Raniry, Banda Aceh. This study used a qualitative approach. The data were collected by analyzing the related law and making observations.  Specifically, this study focused on the methods used to syncronize the management and distribution of functional positions according to their specifications. Based on the law of the Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform, number 28, year 2019, related to the transition from structural position to functional position,  the transition’s goal is to establish a professional and dynamic  bureaucracy as an effort to improve the effectiveness and efficiency of civil servants’ work to serve the public. The pattern of the transition is considered a strategic form of functional position’s recruitement  which supports the civil servant’s mobility vertically and horizontally based on the civil servant’s qualification and competence. At UIN Ar-Raniry Banda Aceh, in particular, the transition itself is done before Organizational Structure and Work Procedure (SOTK) change. It becomes a challenge for the career development of the civil servants involved in the transition. Therefore, it is important to analyze the implementation of the transition policy to understand the real condition. Such analysis can give information to the authoriry to plan and manage more professionally the work of civil servants involving in the transition process.

Keywords: implementation, equalization, administrator, supervisor, functional position