Journal of Law and Government Science is a scientific journal that focuses on publishing research articles, conceptual studies, and literature reviews in the fields of law, governance, and public policy. The journal serves as an academic platform for researchers, lecturers, legal practitioners, policymakers, and students to disseminate scholarly works related to constitutional law, administrative law, criminal law, civil law, human rights, public administration, political science, governance systems, public policy, and contemporary legal and governmental issues. The main objective of this journal is to support the development of legal and governance studies through evidence-based and innovative research that contributes to the improvement of justice, transparency, accountability, and good governance at local, national, and international levels.
Authors who publish this journal agree to the following terms: Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. Authors can separately make additional contractual arrangements for non-exclusive distribution published by the journal (e.g., publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal. Authors are allowed and encouraged to send their work via online (e.g., in the institutional repositories or their website) after published by the journal. Publication Ethics Journal of Low and Government Science (JLGS) has high standards for expected ethical behavior by all parties involved in the act of publishing: the author, the journal editor, the peer reviewer and the publisher. JLGSis a peer-reviewed journal, published three times a year by Faculty of Law Universitas Ubudiyah Indonesia. It is available online as open access sources as well as in print. This statement clarifies ethical behavior of all parties involved in the act of publishing an article in this journal, including the author, the editor-in-chief, the Editorial Board, the reviewer, and the publisher. This statement is based on COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors. Ethical Guideline for Journal Publication The publication of an article in JLGSÂ is an essential building block in the development of a coherent and respected network of knowledge. It is a direct reflection of the quality of the work of the authors and the institutions that support them. Peer-reviewed articles support and embody the scientific methods. It is therefore important to agree upon standards of expected ethical behavior for all parties involved in the act of publishing: the author, the editor, the reviewer, the publisher, and the society. As the publisher of JLGS takes its duties of guardianship over all stages of publishing seriously and it recognizes its ethical and other responsibilities. JLGS committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions. Publication Decisions The editors of JLGS are responsible for deciding which of the articles submitted to the journal should be published. The editors may be guided by the policies of JLGS editorial board and constrained by such legal requirements as shall then be in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editor may confer with other editors or reviewers in making publication decisions. Fair Play An editor at any time evaluate manuscripts for their intellectual content without regard to race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the authors. Confidentiality The editors and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate. Disclosure and conflicts of Interest Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor's own research without the express written consent of the author.
PENANGANAN & PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE
Penelitian ini membahas tentang pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan restorative justice. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice sejalan dengan asas kemanfaatan hukum dan memberikan peluang bagi pemulihan korban melalui layanan kesehatan, konseling, pendampingan, rumah aman, dan mekanisme resosialisasi. Upaya pemulihan perlu dilakukan secara terkoordinasi oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, pembimbing rohani, dan lembaga layanan guna memperkuat ketahanan korban dan memastikan terpenuhinya hak-haknya. Pendekatan restorative justice dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih humanis dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga, sepanjang tetap menjamin keselamatan serta kepentingan terbaik bagi korban. Pendekatan restorative justice merupakan salah satu pendekatan yang berkembang dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang dalam penyelesaiannya menitikberatkan pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan relasi sosial.
Hak Cipta (c) 2026 JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE
PENEGAKAN HUKUM DAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA
Abstrak Penegakan hukum dalam implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewar-ganegaraan merupakan aspek penting dalam menjaga kejelasan status kewarganegaraan dan perlindungan hak-hak warga negara di Indonesia. Undang-undang ini dibuat sebagai jawaban atas kebutuhan pembaruan Pengaturan kewarganegaraan yang bersifat lebih inklusif serta mam-pu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, politik, dan tantangan global. Penelitian ini ber-tujuan untuk mengkaji seberapa efektif pelaksanaan UU tersebut dalam konteks hukum dan praktik administratif, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normative dan analisis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 12 Tahun 2006 menyediakan kerangka hukum yang komprehensif, masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum, terutama terkait birokrasi, kurangnya pemahaman aparat, dan kompleksitas kasus kewarganegaraan ganda, Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem administrasi kewarganegaraan, peningkatan literasi hukum bagi masyarakat dan peningkatan sosialisasi agar penegakan hukum kewarganegaraan lebih efektif, serta perlindungan hak warga negara dapat terjamin secara optimal. Kata Kunci: Penegakan hokum, Undang-Undang, Kewarganegaraan
ANALISA YURIDIS NORMATIF EKSISTENSI DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DI NKRI INDONESIA
Penelitian ini tentang analisa yuridis normatif terkait keberaraan Dewan Pertimbangan presiden didalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Organ negara sebagai pelaksana kewenangan yang diberikan langsung dan juga tidak tidak langsung dari UUD 1945. Pelaksanaan kewenangan tiap organ di atur dengan UUD dan peraturan pelaksana lainnya. Dewan Pertimbangan Presiden selain mempunyai kewenangan dalam memberikan nasihat dan pertimbangan pada Presiden juga wajib memberikan jawaban. Usul yang ditentukan oleh DPP dapat berupa dalam proses pengambilan kebijakan publik. Hal ini dikarenakan DPP mempunyai perangkat struktur organisasi yang mencerminkan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
Hak Cipta (c) 2025 JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE
PELANGGARAN LALU LINTAS MENGEMUDIKAN KENDARAAN DENGAN BALAPAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
Penelitian ini tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan mengemudikan kendaraan secara balapan. Pasal 480 Kitab Pasal 115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Pengemudi kendaraan bermotor di Jalan dilarang mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan. Akan tetapi di lapangan masih banyak anak-anak yang mengemudikan kendaraan di atas batas yang ditentukan (balapan), sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas karena telah melakukan pelanggaran lalu lintas dengan berbalapan.
TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL KEPADA PIHAK KETIGA
Penelitian ini tentang analisa yuridis normatif terkait pengalihan perjanjian sewa menyewa mobil kepada pihak ketiga. Ayat (1) Pasal 1338 KUH Perdata mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Atas dasar pasal tersebut masyarakat membuat perjanjian, salah satunya perjanjian sewa menyewa mobil. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil ini terjadi persengketaan, yaitu pihak penyewa mengalihkan mobil sewaan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan seizin pihak pertama. Artinya pihak penyewa tidak memenuhi perjanjian yang telah mereka sepakati. Para pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa wanprestasi ini melalui jalur non litigasi. Kata Kunci ; Perjanjian, Sewa Menyewa, Pengalihan.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
Lingkungan adalah semua faktor, fisik dan biologis yang secara langsung yang berpengaruh terhadap ketahanan hidup, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme. Dalam penelitian ini penulis memanfaatkan metode deskriptif. Serta Jenis Penelitian dalam penulisan ini digolongkan kepada penelitian pustaka (Library Research) , setra bersumber dari Data Data yang digunakan yaitu kualitatif. Penegakan hukum lingkungan yang efektif sangat penting untuk melindungi ekosistem Indonesia yang rapuh dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Namun, kerangka hukum saat ini dan implementasinya telah dikritik karena tidak memadai, yang menyebabkan meluasnya kejahatan lingkungan dan impunitas. Kurangnya sanksi yang bersifat jera, sumber daya penegakan hukum yang tidak memadai, dan korupsi telah berkontribusi pada ketidakefektifan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dan ada masalah besar yaitu masyarakat tidak terlalu peduli dengan masyarakat dan tidak suka meningkatkan kesadaran tentang hal ini, dan hal itu membuat sulit untuk melaporkan ketika ada kejahatan lingkungan yang terjadi dan itu juga mempersulit pekerjaan penegakan hukum. Studi ini menyoroti perlunya pendekatan kebijakan alternatif, termasuk penerapan sanksi yang lebih beragam, seperti tindakan sosial dan rehabilitasi, dan penerapan sistem insentif untuk mendorong praktik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan di antara perusahaan. Untuk benar-benar meningkatkan kinerja kepolisian di departemen lingkungan hidup di Indonesia, penting untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi polisi dan berfokus pada upaya melibatkan masyarakat dalam memantau lingkungan dan melaporkan segala kegiatan ilegal. Langkah-langkah ini juga akan sangat membantu kita menegakkan hukum terkait lingkungan dengan lebih baik.
PERJANJIAN EKSTRADISI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL
Ekstradisi adalah suatu pranata hukum yang dilakukan berdasarkan perjanjian. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian (Treaty) yang diadakan oleh suatu negara dengan negara lain. Dalam hal belum terdapat perjanjian maka dapat dilakukan atas dasar hubungan baik. Masalah ekstradisi sebenarnya bukanlah merupakan suatu masalah yang sederhana, karena terdapat syarat prosedur yang rumit dalam pelaksanaan ekstradisi yang harus dipatuhi oleh negara-negara yang terkait pada perjanjian ekstradisi tersebut. Dalam ekstradisi terdapat azas-azas yang menjadi landasan bagi peraturan dan penerapan ekstradisi, yang harus dihormati tiap negara, oleh karena itu pemahaman tentang azas-azas ekstradisi ini merupakan suatu keharusan bagi penerapan ekstradisi. Peran negara sebagai subjek hukum internasional di bidang ekstradisi adalah Menjamin adanya kepastian hukum untuk lebih memberikan kepastian hukum (rechtszekerheid) dan mempermudah pelaksanaan prosedur pemberian ekstradisi dengan menunjuk kepada daftar kejahatan yang telah disepakati oleh para pihak. Akibat hukum suatu negara dalam perjanjian ekstradisi adalah suatu negara harus mentaati dan menghormati pelaksanaan perjanjian tersebut berdasarkan prinsip pacta sunt servanda. Kata kunci: Ekstradisi, Negara, Hukum Internasional.
TINGKAT PEMAHAMAN MAHASISWA HUKUM TERHADAP SUMBER-SUMBER HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA
Abstrak Sumber-sumber hukum acara pidana memegang peranan penting dalam membentuk kerangka hukum yang mengatur proses peradilan pidana di Indonesia ataupun sumber-sumber hukum acara pidana merupakan fondasi penting bagi mahasiswa hukum dalam memahami sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa hukum terhadap berbagai sumber hukum acara pidana, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), peraturan pelaksana, yurisprudensi, dan doktrin. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan instrumen kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa dari berbagai jenjang semester. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHAP dipahami secara umum oleh mayoritas responden, pemahaman terhadap sumber hukum lainnya masih tergolong rendah. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam literasi hukum yang perlu ditanggapi melalui metode pembelajaran yang lebih menyeluruh, kontekstual, dan berbasis pengalaman langsung. Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan akademik seperti moot court, klinik hukum, dan forum diskusi terbimbing terbukti berdampak positif terhadap peningkatan pemahaman tersebut. Dengan demikian, pengembangan metode pengajaran hukum acara pidana yang lebih aktif dan aplikatif menjadi sangat penting agar mahasiswa tidak hanya memahami teori secara tekstual, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik hukum yang sesungguhnya. Kata Kunci: Tingkat Pemahaman, Mahasiswa Hukum, Hukum Acara Pidana
KEPASTIAN HUKUM DALAM PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
This study discusses legal certainty in the process of resolving domestic violence cases using the restorative justice approach method. The results of the study indicate that legal certainty in restorative justice is not the same as legal certainty in the criminal law trial process, restorative justice does not replace criminal law. Restorative justice functions as an alternative approach to resolving cases, especially cases that are minor or complaint offenses with a focus on restoring relations between the perpetrator, victim, and community. Legal certainty in the restorative justice approach to domestic violence cases is carried out in the form of peace efforts outside the court, namely the process of mediation and dialogue between the victim and the perpetrator by involving the victim's and perpetrator's families, and if necessary can involve stakeholders in the form of religious leaders and traditional leaders, who together deliberate to find a way out of the violence while still paying attention to efforts to restore the victim, and the perpetrator is responsible for his actions by setting aside the criminal process.
ZINA DALAM PERSPEKTIF QANUN JINAYAT ACEH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
Hukum pidana nasional Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,. Hal ini mencakup ketentuan mengenai perzinahan, yang meskipun diatur, menimbulkan kekhawatiran terhadap hak asasi manusia dan privasi, Penelitian ini merupakan Penelitian Normatif. Penelitian ini keseluruhannya diambil dari kepustakaan dan kemudian dianalisis dengan menggunakan analistis-kritis,. Ada perbedaan antara undang-undang baru ini dan Qanun Jinayat di Aceh mengenai hukuman bagi pelaku perzinahan, yang menyoroti kompleksitas dan implikasi dari variasi hukum ini dalam konteks sosio-kultural di Indonesia Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di Indonesia mengatur zina dengan hukuman yang lebih ringan, menekankan perlindungan korban dibandingkan tindakan hukuman,.Hal ini mencerminkan perubahan signifikan ke arah pendekatan humanistik dalam menangani dampak hukum, dengan menyoroti konteks masyarakat di balik meningkatnya angka perceraian. Meskipun kedua kerangka hukum mengakui zina sebagai pelanggaran sosial dan moral dan memerlukan bukti substansial untuk menjatuhkan hukuman, keduanya sangat berbeda dalam pendekatan hukuman dan peran saksi dalam penuntutan. Qanun Jinayat menekankan persyaratan saksi mata yang ketat, yang seringkali mempersulit penuntutan, sementara UU Nomor 1 Tahun 2023 menawarkan standar pembuktian yang lebih fleksibel. Perbandingan tersebut menunjukkan strategi yang berbeda: penegakan Qanun Jinayat yang kaku versus fokus rehabilitatif UU No. 1, keduanya bertujuan untuk memerangi dampak buruk zina secara sosial. Kata Kunci: Qanun jinayat, UU No 1 tahun 2023, Zina, dan hubungan seksual Indonesia's national criminal law based on Pancasila and the 1945 Constitution has been updated with Law Number 1 of 2023,. This includes provisions regarding adultery, which, although regulated, raises concerns for human rights and privacy, is a Normative Research. This research is taken from the literature and then analyzed using critical-analysis. There are differences between this new law and the Qanun Jinayat in Aceh regarding punishment for adulterers, which highlights the complexity and implications of this variation of the law in the socio-cultural context in Indonesia In contrast, Law Number 1 of 2023 in Indonesia regulates adultery with lighter punishments, emphasizing victim protection rather than punitive measures. This reflects a significant shift towards a humanistic approach to dealing with legal repercussions, highlighting the societal context behind the rising divorce rate. Although both legal frameworks recognize zina as a social and moral offense and require substantial evidence to impose a penalty, they differ greatly in their approaches to punishment and the role of witnesses in prosecution. Qanun Jinayat emphasized strict eyewitness requirements, which often complicate prosecutions, while Law Number 1 of 2023 offers more flexible standards of proof. The comparison shows a different strategy: the rigid enforcement of Qanun Jinayat versus the rehabilitative focus of Law No. 1, both aimed at combating the ill effects of adultery socially Keywords: Qanun jinayat, Law No. 1 of 2023, adultery, and sexual relations
PERANAN ETIKA PROFESI HUKUM DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Etika profesi hukum di Indonesia memiliki peranan yang sangat krusial dalam penegakan hukum. Dalam konteks ini, etika profesi hukum berfungsi untuk membentuk dan mengarahkan praktik profesi hukum guna mencapai tujuan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Namun, penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti penyalahgunaan profesi hukum, kurangnya kesadaran hukum dan komitmen terhadap kode etik profesi, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memadai (Rifa’i, 2023). Kata kuci: Peranan, Etika Profesi hukum, Penegakkan Hukum The ethics of the legal profession in Indonesia play a critical role in law enforcement. In this context, legal professional ethics are instrumental in shaping and guiding legal practice to achieve the objectives of effective and equitable law enforcement. Nevertheless, the pursuit of effective and just law enforcement in Indonesia continues to confront various challenges, including the misuse of the legal profession, insufficient legal awareness and adherence to the professional code of ethics, and a shortage of adequately qualified human resources (Rifa’i, 2023). Keywords: Role, Legal Professional Ethics, Law Enforcement
VIOLENCE AGAINST WOMEN IN KHALED HOSSEINI’S NOVEL A THOUSAND SPLENDID SUNS
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan menganalisis bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam novel A Thousand Splendid Suns karya Khaled Hosseini dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif karena isu-isu yang diangkat terkait dengan masalah sosial terutama tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat dalam menangani perlakuan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan terus menjadi epidemi global yang membunuh, menyiksa, dan melukai, secara fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling meluas, yang mengingkari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal keamanan, martabat, harga diri, dan hak mereka untuk menikmati kebebasan fundamental. Elemen kunci dari kekerasan dalam rumah tangga adalah ketidaknyamanan yang dialami perempuan dalam hubungan tertentu. Teori feminis yang menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan meliputi pengalaman perempuan, kualitas dalam kesetaraan, perbedaan, seksualitas, patriarki, dan dominasi digunakan sebagai dasar penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada tiga bentuk kekerasan dalam rumah tangga: kawin paksa, kekerasan dalam rumah tangga, dan penganiayaan. Kawin paksa dipicu oleh tradisi dan ideologi keluarga dan turunannya adalah kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan. Dengan ini terlihat bahwa ketiga bentuk kekerasan tersebut saling terkait. Kata kunci: perkawinan paksa, kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan. The research is aimed at proving and analyzing forms of violence against women in the novel A Thousand Splendid Suns written by Khaled Hosseini by means of descriptive qualitative method as the issues are related to social matters especially the actions taken by members of society dealing with the treatments to women. Violence against women and girls continues to be a global epidemic that kills, tortures, and maims, physically, psychologically. sexually and economically. It is one of the most pervasive violations of human rights, denying equality between men and women in terms of security, dignity. self-worth, and their right to enjoy fundamental freedoms. The key element of domestic violence is inconvenience experienced by women in certain relationships. Feminist theory stating that violence against women cover women's expesience, quality in equality, difference, sexuality patriarchy and domination is used as the base of the research. The findings show that there are three forms of domestic violence: forced marriage, domestic violence and abuse. Forced marriage is triggered by tradition and family ideology and the derivates are domestic violence and abuse. By this it is seen that the three forms of violence are inter-related. Keywords: forced marriage, domestic violence, abuse.
SIBLING RELATIONSHIPS IN LOUISA MAY ALCOTT LITTLE WOMEN (1868)
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sifat hubungan persaudaraan karakter utama dalam novel Little Women karya Louisa May Alcott. Novel ini dipilih sebagai sumber data karena mengandung genre psikologis dan merepresentasikan sifat-sifat hubungan persaudaraan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan teori kepribadian Sigmund Freud dengan pendekatan psikologi sastra, terkait dengan teori hubungan persaudaraan oleh Nina Howe. Teori Howe membagi hubungan persaudaraan menjadi empat sifat: intimasi, keserasian, kesetiaan dan kecemburuan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berfokus pada bahasa yang mengandung pemikiran, sikap dan tindakan karakter yang membentuk dialog antar karakter sebagai sumber data melalui langkah-langkah pengumpulan data, tampilan data, identifikasi data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intimasi dalam hubungan persaudaraan ditunjukkan oleh Beth, keserasian tercermin baik oleh Meg dan Jo yang memiliki perspektif sama dengan Amy dan Beth, dan kesetiaan terlihat jelas ketika Jo memilih untuk memaafkan Amy sebagai saudarinya dan melepaskan kemarahannya; yang terakhir adalah kecemburuan yang jelas terlihat oleh Amy ketika ia secara terus terang mengatakan bahwa semua saudara perempuannya tidak menderita sebanyak dirinya, namun kecemburuan tersebut tidak bertahan lama. Kata Kunci: sibling relationship, intimacy, congeniality, loyalty, jealousy This research aims to highlight the natures of sibling relationships of main character found in the novel Little Women by Louisa May Alcott The novel is chosen as the source of data because this novel has psychological genre and represents the natures of sibling relationship. The study is conducted based on personality theory of Sigmund Freud under the approach of psychology of literature, connected to the sibling relationships theory by Nina Howe. Howe’s theory divides sibling relationships into four natures; they are intimacy, congeniality, loyalty and the last is jealousy. The method used in this study is descriptive qualitative method focused on the language containing thought, attitude, and action of the characters forming dialogues among the characters as the source of data through the steps as Â data collection, data display, data identification and conclusion. The results show that intimacy in sibling relationship is shown by Beth, congeniality is reflected well by Meg and Jo having the same perspective with Amy and Beth, and loyalty is well seen when Jo chooses to forgive Amy as her sister and let her anger go away for she choose to stay when she can go away; the last is jealousy that is clearly seen by Amy when she straightforwardly says that all of her sisters do not suffer as much as she, but that jealousy does not last longer. Keywords: sibling relationship, intimacy, congeniality, loyalty, jealousy
PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE
Penelitian ini tentang peran mediator dalam sebuah proses penyelesaian perkara dengan menggunakan metode pendekatan restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator sangat berperan penting dalam proses penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice dengan mediasi penal. Salah satu peran mediator dalam mediasi penal adalah melakukan identifikasi dan merumuskan substansi negosiasi, sehingga tercapai kesepakatan perdamaian diantara para pihak. Â Mediasi pada umumnya lebih mewujudkan perdamaian dengan musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan bersama, namun dalam pendekatan restorative justice dengan mediasi penal lebih menekankan perdamaian berdasarkan pemulihan korban untuk kembali seperti keadaan semula. Artinya penyelesaian perkara tindak pidana melalui restorative justice ini, lebih memperhatikan kondisi korban, dimana pelaku bertanggung jawab dalam proses pemulihan korban untuk kembali kepada keadaan semula, dengan mengenyampingkan beban pemidanaan kepada pelaku. Kata Kunci ; Mediator, Tindak Pidana, Restorative Justice. This research is about the role of mediators in a case resolution process using a restorative justice approach. The research results show that mediators play a very important role in the process of resolving cases through a restorative justice approach with penal mediation. One of the mediator's roles in penal mediation is to identify and formulate the substance of negotiations, so that a peace agreement can be reached between the parties. Mediation generally brings about peace through deliberation and consensus based on mutual agreement, but the restorative justice approach with penal mediation places more emphasis on peace based on restoring the victim to return to their original state. This means that resolving criminal cases through restorative justice pays more attention to the condition of the victim, where the perpetrator is responsible for the recovery process for the victim to return to their original condition, by putting aside the burden of punishment on the perpetrator. Keywords ; Mediator, Criminal Action, Restorative Justice. Â
PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL UNTUK SOSIALISASI PEMILIH PEMULA DALAM PESTA DEMOKRASI BAGI KALANGAN MAHASISWA DI UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA
Dalam upaya memastikan kesuksesan Pemilu dan terciptanya demokrasi yang damai, salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengedukasi pemilih pemula dalam penggunaan media sosial. Peran aktif dan partisipasi pemilih pemula sangat penting bagi kemajuan bangsa Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, peran akademisi melalui pengabdian kepada masyarakat menjadi sangat penting dalam menyukseskan pemilu. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui kegiatan KKN tematik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman pemilih pemula di Universitas Ubudiyah Indonesia, Banda Aceh. Metode edukasi dilaksanakan melalui sosialisasi dengan menggunakan brosur. Sosialisasi ini sangat bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi pemilih pemula. Hasil dari edukasi ini cukup signifikan dalam membentuk generasi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Dengan pengetahuan yang cukup, kesadaran politik yang tinggi, dan sikap yang mandiri, pemilih pemula dapat berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam pemilu, sehingga dapat berkontribusi pada proses demokrasi yang lebih baik dan berkualitas. Pendidikan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap generasi pemilih pemula siap menghadapi tantangan dan tanggung jawab dalam kehidupan politik mereka. KataKunci: Edukasi, Media Sosial, Pemilih pemula Â In an effort to ensure the success of the elections and the creation of peaceful democracy, one approach that can be taken is educating beginner voters on the use of social media. The active role and participation of first-time voters are crucial for the progress of the Indonesian nation. In this regard, the role of academics through community service is very important in ensuring the success of the elections. This community service activity is carried out through thematic community service projects. The goal is to enhance the understanding of beginner voters in University Of Ubudiyah Indonesia,Banda Aceh City. The educational method is implemented through socialization using brochures. This socialization is very beneficial and provides new insights for beginner voters. The results of this education are significant in shaping a generation of intelligent, critical, and responsible voters. With sufficient knowledge, high political awareness, and an independent attitude, beginner voters can participate actively and effectively in elections, thereby contributing to a better and higher quality democratic process. Continuous education is essential to ensure that each new generation of voters is prepared to face the challenges and responsibilities in their political lives. Keywords: Education, Social Medial, beginner voters
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PESTA DEMOKRASI
Pemilih pemula memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang-orang tua pada umumnya. Pemilih pemula cenderung kritis, mandiri, independen serta tidak puas dengan kemapanan, pro perubahan dan sebagainya. Karakteristrik itu cukup kondusif untuk membangun komunitas pemilih cerdas dalam pemilu yakni pemilih yang memiliki pertimbangan rasional dalam menentukan pilihannya. Misalnya karena integritas tokoh yang dicalonkan partai politik, track record atau program kerja yang ditawarkan. Karena belum punya pengalaman memilih dalam pemilu, pemilih pemula perlu mengetahui dan memahami berbagai hal yang terkait dengan pemilu. Misalnya untuk apa pemilu diselenggarakan, apa saja tahapan pemilu, siapa saja yang boleh ikut serta dalam pemilu, bagaimana tata cara menggunakan hak pilih dalam pemilu dan sebagainya. Pemilih pemula diharapkan tetap dapat mempertahankan partisipasi politiknya, sehingga ketika kuota hak pemilih pemula ini dapat dijalankan dengan terus berpartisipasi pada pentas demokrasi maka ini akan dapat membawa era demokrasi Indonesia pada tahap yang lebih baik nantinya, tentunya hal itu akan lebih baik pula ketika pemilih pemula dapat memilih dengan cerdas berdasarkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan serta didukung dengan etika yang baik pula berdasarkan hati nurani dan integritas tanpa adanya hal-hal negatif dari pihak-pihak yang bermain dengan rasa kecurangan. Kata kunci : Partisipasi politik, pemilih pemula, pemilihan umum Beginner voters have different characteristics with older people in general. Beginner voters tend to be critical, self-contained, independent and are not satisfied with the establishment, pro-change and so on. The characteristics condusive to building a community of intelligent voters in the general election voters have rational consideration in determining his choice. For example, because the integrity of the political party leaders nominated, track record or work programs are offered. Because it has not had experience in presidential elections, beginner voters need to know and understand the various matters related to the election is held, what are the stages of the election, anyone who is eligible to participate in the elections, how the procedures for exercising the right to vote in elections and so on. The beginner voters expexted that still can maintain their political participation, so that when the quota rights of beginner voters can be run by continuing to participate at this stage then democracy will be able to bring the era of Indonesian democracy at this stage of the better later on, of course it would be better anyway when beginner voters can choose intelligently based sciences that have been obtained and supported with good ethics is also based on conscience and integrity in the absence of negative things from those who play with a sense of cheating. Keywords: political participation, beginner voters, general election.
STRATEGI EFEKTIF PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM PADA MAHASISWA DI UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA
Pendidikan anti korupsi di Universitas Ubudiyah Indonesia merupakan langkah penting dalam membentuk karakter mahasiswa dan menciptakan lingkungan akademis yang bersih. Penelitian ini mengidentifikasi strategi efektif untuk menerapkan pendidikan anti korupsi yang meliputi integrasi peningkatan kesadaran Hukum mengenai isu korupsi. Pendidikan ini membantu mereka memahami dampak korupsi dan pentingnya integritas di berbagai aspek kehidupan, termasuk di dunia kerja ataupun Mahasiswa mulai memahami dampak korupsi tidak hanya pada masyarakat, tetapi juga pada perkembangan diri mereka dan lingkungan sekitar. Tujuan penelitian untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap pendidikan anti korupsi yang diterapkan di kampus dan untuk mengetahui Strategi apa yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kesadaran Hukum dalam efektivitas pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi.Dalam penelitian ini, Penelitian lapangan (Field Research), yaitu objek penelitian langsung pada Mahasiswa Universitas Ubudiyah Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang mengasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati. Dari hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan pendidikan anti korupsi dapat meningkatkan kesadaran hukum mereka terhadap bahaya korupsi dan pentingnya integritas. penguatan program pendidikan anti korupsi di universitas sebagai upaya untuk menciptakan generasi yang sadar hukum dan berkomitmen terhadap nilai-nilai anti korupsi. Kata Kunci: Strategi, Pendidikan Anti Korupsi, Kesadaran Hukum Anti-corruption education at Ubudiyah University Indonesia is an important step in shaping student character and creating a clean academic environment. This research identifies effective strategies for implementing anti-corruption education which includes the integration of increasing legal awareness regarding corruption issues. This education helps them understand the impact of corruption and the importance of integrity in various aspects of life, including in the world of work. Students begin to understand the impact of corruption not only on society, but also on their personal development and the environment around them. The aim of the research is to determine students' perceptions of anti-corruption education implemented on campus and to find out what strategies can be implemented to increase legal awareness in the effectiveness of anti-corruption education in tertiary institutions. In this research, field research (Field Research), namely the direct research object among students at Ubudiyah University, Indonesia using a qualitative approach, qualitative research is a research procedure that produces descriptive data in the form of statements from people who are observed. From the research results, it is known that students' active participation in anti-corruption educational activities can increase their legal awareness of the dangers of corruption and the importance of integrity. strengthening anti-corruption education programs at universities as an effort to create a generation that is aware of the law and committed to anti-corruption values. Keywords: Strategy, Anti-Corruption Education, Legal Awareness
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN PADA TINGKAT GAMPONG MELALUI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
Penelitian ini tentang proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan pada tingkat gampong dengan mekanisme penerapan restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana ringan pada tingkat gampong dapat diselesaikan melalui penerapan restorative justice. Sebelum adanya aturan mengenai kebijakan restorative justice, di Aceh telah mengenal peradilan adat gampong yang berpedoman pada Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat. Penerapan restorative justice pada perkara tindak pidana ringan pada tingkat gampong tidak terlepas dari ketentuan qanun tersebut. Proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan pada tingkat gampong dengan penerapan restorative justice dilakukan secara transparan, adil, dan tanpa paksaan. Penyelesaian perkara dengan penerapan restorative justice, lebih memperhatikan kondisi korban, dimana pelaku bertanggung jawab dalam proses pemulihan korban untuk kembali kepada keadaan semula. Kata Kunci ; Restorative Justice, Tindak Pidana Ringan, Penyelesaian Perkara. This research is about the process of resolving minor criminal cases at the village level using the mechanism for implementing restorative justice. The results of the research show that the resolution of minor criminal cases at the village level can be resolved through the application of restorative justice. Before there were regulations regarding restorative justice policies, in Aceh there was familiar gampong customary justice which was guided by Aceh Qanun No. 10 of 2008 concerning the Development of Traditional Life. The application of restorative justice in minor criminal cases at the gampong level cannot be separated from the provisions of the qanun. The process of resolving minor criminal cases at the gampong level by implementing restorative justice is carried out transparently, fairly and without coercion. Resolving cases by applying restorative justice pays more attention to the victim's condition, where the perpetrator is responsible for the victim's recovery process to return to their original condition. Keywords ; Restorative Justice, Minor Crimes, Case Settlement.
Hak Cipta (c) 2024 JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN BULLYING DI KALANGAN SEKOLAH SMKN 1 SABANG
Perundungan atau Bullying yang tidak asing lagi ditelinga masyarakat. Perundungan atau Bullying merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi pada remaja. Bullying merupakn bentuk prilaku kekerasan dengan adanya kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok secara verbal, fisik, maupun psikologis korban. Maka dari itu dukungan dari keluarga sangat dibutuhkan oleh korban Bullying. Didalam bermasyarakat kita melihat bahwa masih banyak kasus Bullying yang terjadi di sekolah-sekolah. tindakan dapat mengakibatkan depresi, penurunan prestasi akademik. Tujuan penelitian Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindakan Bullying di sekolah, dan untuk mengetahui Kendala apa saja yang dihadapi oleh guru-guru yang terlibat dalam menangani kasus kasus bullying. Dalam penelitian ini, Penelitian lapangan (Field Research), yaitu objek penelitian langsung pada Sekolah SMKN 1 Sabang dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang mengasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati. Kata Kunci: Perlindungan, Bullying Bullying or Bullying is familiar to the public. Bullying is a form of violence that occurs among teenagers. Bullying is a form of violent behavior with the power to hurt a person or group verbally, physically or psychologically. Therefore, support from the family is really needed by victims of bullying. In society we see that there are still many cases of bullying that occur in schools. Actions can result in depression, decreased academic performance. The aim of the research is to find out what factors cause bullying to occur in schools, and to find out what obstacles are faced by teachers involved in handling bullying cases. In this research, field research is a direct research object at SMKN 1 Sabang School using a qualitative approach. Qualitative research is a research procedure that produces descriptive data in the form of statements from people who are observed. Keywords: Protection, Bullying
PROSES PENYELESAIAN PERKARA DILUAR PENGADILAN MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DAN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION
Penelitian ini tentang proses penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui pendekatan restorative justice dan alternatif dispute resolution. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui pendekatan restorative justice digunakan untuk perkara pidana, sementara pendekatan alternatif dispute resolution lebih banyak digunakan dalam penyelesaian perkara perdata. Dalam penyelesaian perkara melalui restorative justice lebih menekankan pemulihan korban dengan memberikan pemenuhan hak-hak korban, dimana mengharuskan pelaku untuk bertanggung jawab. Sementara dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui pendekatan alternatif dispute resolution lebih kepada penyelesaian dalam hal kesepakatan bersama, dimana para pihak yang bersengketa merumuskan sendiri penyelesaian yang mereka kehendaki dengan perantara atau bantuan mediator/negosiator. Kata Kunci: Restorative Justice, Alternative Dispute Resolution. Â This research is about the process of resolving cases outside of court using a restorative justice approach and alternative dispute resolution. The research results show that resolving cases outside of court using a restorative justice approach is used for criminal cases, while the alternative dispute resolution approach is more widely used in resolving civil cases. In resolving cases through restorative justice, the emphasis is placed on restoring victims by providing fulfillment of victims' rights, which requires perpetrators to be held accountable. Meanwhile, resolving cases outside of court through an alternative dispute resolution approach is more about settlement in terms of mutual agreement, where the disputants formulate the resolution they want themselves through a mediator/negosiator. Keywords: Restorative Justice, Alternative Dispute Resolution.
PERLINDUNGAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH (SMKN 1 SABANG)
Kekerasan seksual menjadi sebuah isu yang sangat menarik beberapa tahun terkahir ini, dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Sekolah belakang ini. Banyak sekali factor yang kerap kali menjadi objek pelecehan seksual dan kebanyakan remaja tidak berani untuk mengungkapkan apa yang mereka alami. Maka dari itu kami bersama-sama melaksanakan kegiatan “Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah (Smkn 1 Sabang)â€ ini menargetkan 50 siswa/i SMKN 1 Sabang bertujuan untuk memberikan ilmu dan wawasan agar mereka memahami bahwa pentinya untuk mencegahnya terjadinya kekerasan seksual kepada siswa/i agar tidak takut untuk melaporkan kejadian-kejadian serta menyediakan ruang konsultasi untuk para siswa/i yng ingin speak up tentang msalah mereka alami. Metode yng digunakan pada penelitian ini metode kuantitatif dan teknis analisis deskriptif Kata Kunci: perlindungan, kekerasan Seksual Sexual violence has become a very interesting issue in recent years, with many cases of sexual violence occurring in the school environment recently. There are many factors that often become the object of sexual harassment and most teenagers do not have the courage to express what they are experiencing. Therefore, we jointly carry out the activity " Protection Against Sexual Violence In The School Environment (Smkn 1 Sabang)" targeting 500 students of Sabang 1 Vocational High School with the aim of providing knowledge and insight so that they understand that it is important to prevent sexual violence from occurring to students. so that they are not afraid to report incidents and provide a consultation room for students who want to speak up about the problems they are experiencing. The method used in this study is a quantitative method and technical descriptive analysis Keywords: Protection, Sexual violence
Hak Cipta (c) 2023 JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE
PENEGAKAN HUKUM PELAYANAN PUBLIK DIBIDANG KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DI KOTA BANDA ACEH
Penelitian ini tentang pelaksanaan penegakan hukum pelayanan publik dibidang kesehatan pada rumah sakit di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan di Kota Banda Aceh ditentukan dari fasilitas dan sumber daya. Pada Rumah Sakit Umum daerah dr. Zainoel Abidin, secara rasio tenaga kesehatan dan jumlah fasilitas yang ada telah layak dan cukup.. Pengetahuan dan kemampuan yang relatif rendah dari kalangan profesi tenaga kesehatan berimplikasi pada tanggung jawab hukum/tanggung jawab profesional. Terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit, pemerintah sendiri telah mengeluarkan kebijakan baru, yaitu diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Pasal 26 Undang-Undang ini membagi pelayanan kesehatan kedalam 2 (dua) bentuk, yaitu Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan lanjutan, yang menjadi acuan bagi setiap rumah sakit umum untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan taat kepada aturan hukum guna memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik. Kata Kunci ; Penegakan Hukum, Pelayanan Publik, Pelayanan Kesehatan. This research is about the implementation of law enforcement of public services in the health sector at hospitals in Banda Aceh City. The research results show that the quality of health services in Banda Aceh City is determined by facilities and resources. At the Regional General Hospital dr. Zainoel Abidin, in terms of the ratio of health workers and the number of existing facilities is adequate and adequate. The relatively low knowledge and abilities of the health care profession have implications for legal/professional responsibilities. Regarding health services in hospitals, the government itself has issued a new policy, which is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 concerning Health. Article 26 of this Law divides health services into 2 (two) forms, namely primary health services and secondary health services, which serve as a reference for every public hospital to provide better health services and comply with legal regulations in order to fulfill the principles good government. Keywords ; Law Enforcement, Public Service, Health Service.
Perlindungan Kesejahteraan Anak di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak)
Penelitian ini dilatar belakangi Â Banyak anak yang termasuk dalam kategori anak rawan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan social. Hadirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang perlindungan anak untuk meminimalisir terjadinya eksploitasi terhadap anak. Dari hasil penelitian peran dan fungsi Dinas Sosial melaksanakan pembinaan kesejahteraan social, pelayanan dan rehabilitasi sosial, Dinas Sosial Belum maksimal dalam menangani anak terlantar karena mempunyai keterbatasan di karenakan setiap tahunnya jumlah tinggi anak terlantar sedangkan dana yang tersedia terbatas sehingga kendalanya sumber daya manusia yaitu prasarana dan sarana tidak ada seperti rumah penampungan anak terlantar Kata Kunci: Perlindungan, Kesejahteraan anak, Implementasi Qanun No 11 Tahun 2008. The background of this research is that many children are included in the category of vulnerable children who need special protection. Child protection is all efforts made to create conditions so that every child can exercise their rights and obligations for the proper development and growth of children physically, mentally and socially. Presence of Qanun Number 11 of 2008 concerning child protection to minimize exploitation of children. From the results of research on the role and function of the Social Service in carrying out social welfare development, social services and rehabilitation, the Social Service has not been maximal in dealing with neglected children because they have limitations because every year the number of abandoned children is high while the available funds are limited so that the constraints are human resources, namely infrastructure and There are no facilities such as shelters for neglected children. Keywords: Protection, Child Welfare, Implementation of Qanun No. 11 of 2008. Â
Hak Cipta (c) 2022 JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE
KEJAHATAN GENOSIDA DALAM KASUS ROHINGYA MYANMAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
Perlakuan diskriminasi selama ini dialami oleh etnis minoritas Rohingya di Myanmar akibat kebijakan dan tindakan dari Pemerintah Myanmar. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk mengetahui pengaturan terhadap perlakuan diskriminatif terhadap suatu etnik tertentu dalam hukum internasional. Secara lebih spesifik, tulisan ini juga bertujuan untuk menganalisis bentuk sanksi hukum internasional kepada Myanmar atas perlakuan diskriminatif tersebut. dan mengetahui dan menganalisa upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yaitu genosida terhadap etnis rohingya di Myanmar berdasarkan hukum internasional. Tindakan salah secara internasional maka negara Myanmar telah melanggar kewajiban internasional dalam melindungi kepentingan masyarakat internasional dimana dalam hal tersebut tedapatnya pelanggaran berat atas kewajiban internasional dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terjadinya pelanggaran HAM maka negara mempunyai tanggungjawab untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di negaranya Kata Kunci : HAM Berat yaitu genosida, Penyelesaian Kasus Rohingya , Hukum Internasional Â Discriminatory treatment has suffered minority ethnic of Rohingya in Myanmar caused by the policy and action of Burmese government. This background inspires the author to identify the relevant international laws applied to discriminatory treatment against a particular ethnic. More specifically, this article is also aimed to analyze the form of international law sanction to be imposed on Myanmar for the discriminatory treatmentin concern. And find out and analyse the efforts that can be made in resolving the cases of severe Human rights violations against is genocida the ethnic rohingya in Myanmar based on international law. That Myanmar government has commited international wrongfull act by neglecting its international obligations in protecting international community’s interest toward international peace and security. Keywords: Gross violation of human rights is genocida, The settlement of the case Rohingya, International Law
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN DALAM PELIPUTAN BERITA
Kebebasan pers tetap dibatasi oleh kebenaran dan kemerdekaan orang lain. pers cenderung untuk menyiarkan berita yang tidak rutin, kekacauan, kegagalan, dan sebagainya yang tidak nyaman, namun disukai oleh pembaca krateria tentang berita, sering dikaitkan dengan keberhasilan, ketertiban dan pembangunan. Terhadap pemberitaan yang tidak tepat pers punya hak jawab yang melindunginyanya selain itu pers, tetap ada peraturan pidana dan perdata yang membatasi perilaku profesi wartawan. Kata kunci : Perlindungan, Hukum, wartawan, barita
Hak Cipta (c) 2019 JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE
PERADILAN YANG BERWENANG DALAM MENGADILI ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN PERJUDIAN DI ACEH
Aceh merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang sejak tahun 1999 telah mempunyai hak untuk menerapkan Syariat Islam secara penuh. Lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, menghendaki diterapkannya Syariat bagi pemeluk Agama Islam. Maisir atau judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur tahunan yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih. Sedangkan menurut Yusuf Qardawi, setiap permainan yang ada unsur perjudiannya haram, perjudian adalah permainan yang pemainnya mendapatkan keuntungan atau kerugian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Peradilan manakah yang berwenang dalam mengadili anggota TNI yang melakukan perjudian atau maisir di Aceh.Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. yang berwenang dalam mengeadili oknum anggota TNI yang melakukan perjudian atau maisir adalah Peradilan Militer. Karena anggota TNI tidak dapat ditundukkan kepada Mahkamah Syar’iyah, ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Disarankan kepada lembaga yang untuk memberkan kewenangan kepada Mahkamah Syar’iyah untuk mengadili terhadap oknum anggota TNI yang melakukan perjudian atau maisir di Aceh. Keywords: Peradilan, Anggota TNI, Perjudian/Maisir Di Aceh
KEBERADAAN CALON INDEPENDEN DALAM PEMILUKADA ACEH DAN KAITANNYA DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Proses demokrasi di Indonesia mengalami perubahan besar seiring berjalannya waktu.pemilihan anggota legislatif Pemilihan anggota legislatif yang selama orde baru hanya diikuti oleh tiga partai yang diperbolehkan oleh negara, telah menjadi sistem pemilu dengan multi partai yang dimulai pada pemilu 1999. Â Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Â 5/PUU-V/2007 23 Juli 2007, disambut dengan penuh semangat oleh para pendukung calon independen. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuka peluang bagi Calon Perseorangan untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mana Putusan ini lalu dikuatkan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Kata kunci : calon independen
PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKANPUTUSAN NOMOR : 161/PID.B/2010/PN.BNA DENGAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
Implementasi penerapan ajaran turut serta dalam kasus tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana dikarenakan oleh penerapannya yang tidak sesuai dan tidak memenuhi unsur keadilan, hal ini disebabkan karena terhadap para pelaku tindak pidana korupsi tidak bisa dihukum setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya, selama ini para pelaku tindak pidana korupsi itu dijerat dengan Pasal 55 KUHP yang mengakibatkan pelaku utama tindak pidana korupsi tersebut tidak tersentuh hukum.Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap adanya pelaku lain yang tersangkut dalam tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa yakni dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan secara mendalam terhadap adanya pelaku baru yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini membuktikan bahwa tindak pidana korupsi memang dilakukan secara bersama-sama, sehingga dengan penetapan tersangka-tersangka baru dapat memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.Pemerintah harus segera merevisi atau menyempurnakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, agar semua pelaku tindak pidana korupsi dapat tersentuh oleh hukum sehingga tidak ada perbedaan pemberlakuan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi.Agar tetap terjaganya rasa keadilan, aparat penegak hukum harus lebih berperan aktif untuk menemukan dan menetapakan tersangka-tersangka baru baik itu pada saat proses penyelidikan dan penyidikan Kata Kunci : Penerapan Ajaran Turut Serta, Tindak Pidana korupsi, Teori Pertanggungjawaban Pidana
PROBLEMA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Korupsi merupakan warisan birokrasi orde lama dan orde baru yang berwatak korup hingga sampai saat ini walaupun sudah ada agenda reformasi, mental korup tetap ada pada birokrasi tersebut, karena yang menguasai birokrasi masih bersumber pada kekuatan yang sama dan tak dapat dipungkiri lagi sudah menjalar luas kedalam tubuh aparat penegak hukum dan system peradilan. Korupsi sudah dianggap budaya yang sulit dihilangkan sehingga dapat menghambat pembangunan dan membuat mental bangsa menjadi lemah serta dapat menciptakan pemerintah yang kotor yang cenderung memperkaya diri sendiri tampa memikirkan nasib rakyat. Kata kunci: tindak pidana, korupsi
PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR ZUBIR IDI
Ruah sakit sebagai institusi atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidangkesehatan masyarakat ternyata jugamenghasilkan limbah B3 sebagai hasil buangmedis. Berdasarkan studi yang telah dilakukan diestimasikan sekitar 15 persen buangan yang dihasilkan oleh rumah sakit merupakanbuangan yang dikatagorikan sebagai buangan infectios yang sangat bepotensimembahayakan kesehatan manusia seperti hepatitis dan HIV dan juga dapat membahayakan terhadap lingkungan.Rumah sakit sebagai institusi yang berfungsi melayanimasyarakat dalam hal kesehatan mempunyaiaktifitas yang resiko sangat besar (sebagaiagen) terhadap kesehatan masyarakat danlingkungan, sehingga penting untuk menjadikanberwawasan lingkungan. Ketentuan tersebutberlaku pula untuk RSUD. dr. Zubir, Idi. Kata kunci: limbah rumah sakit